Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengatakan pemerintah tidak serius dalam menangani gizi buruk di Indonesia. Hal itu ditegaskan Okky berdasarkan laporan Global Nutrition pada tahun 2016 Indonesia berada di rangking 108 dunia atau di atas Laos (124) dan Timor Leste (132). Angka ini jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN seperti Thailanda (46) Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei (55), Philipina (88), bahkan Kamboja (95).

“Capaian ini sungguh memprihatinkan. Padahal  target pemerintah pada tahun 2019 tidak ada lagi gizi buruk di Indonesia, tapi kenyataannya saat ini Indonesia hanya di atas Laos dan Timor Leste,”kata Okky melalui rilis yang diterima Parlementaria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/01/2017).

Terkait permasalahan Gizi buruk itu Okky menyarankan, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai leading sector dalam menangani permasalah gizi buruk mengakselerasi kementerian dan lembaga terkait untuk mengkonkretkan target penghapusan permasalahan gizi buruk di Indonesia.

“Namun sayangnya, hingga dua tahun berjalan, belum ada langkah signifikan untuk mengatasi persoalan gizi buruk di Indonesia,”ucapnya.

Politisi partai PPP itu menjelaskan penyebab muculnya persoalan gizi buruk cukup kompleks, mulai soal kemiskinan, edukasi dan budaya. Misalnya saja soal kemiskinan, Okky menilai hal itu masih menjadi masalah yang belum tuntas hingga saat ini, terlebih melambungnya harga pangan yang dinilainya akan menambah rentannya gizi buruk muncul di masyarakat.

Semantara dari sisi edukasi, menurut Okky pemerintah harus memasukkan kurikulum pendidikan yang tidak sekadar mengenalkan anatomi tubuh dan alat reproduksi saja, tapi juga memberi pemahaman yang komprehensif soal fungsi dan permasalahan yang muncul di anatomi tubuh khususnya alat reproduksi.

Penyebab lainnya, lanjut Okky karena masih banyaknya anak remaja yang telah memiliki anak. Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pada tahun 2016 ditargetkan angka remaja yang memiliki anak 38/1.000. Namun yang terjadi, target tersebut meleset karena terdapat 48/1.000 yang memiliki anak.  Bahkan di Kalimantan Barat memiliki angka yang tinggi yakni 108/1.000 remaja.

“Saya akan mendorong setiap pemerintah daerah untuk memasukkan Kesejahteraan Keluarga pada NSPK ( Norma Standar Prosedur Kriteria). Agar hal ini menjadi perhatian dan political will dari pemerintah,”pungkasnya. (rnm), foto : rizka/hr.